Kamis, 14 November 2013

Artikel Perekonomian Indonesia



Nama   : Erni Rismayana

NPM   : 22211475

Tugas   : Artikel Perekonomian Indonesia – (paragraf deduktif)



Ekonomi Indonesia Triwulan II/2013

 



Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada Triwulan II-2013 mencapai Rp2.210,1 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp688,9 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II-2013 dibanding triwulan I-2013 mencapai 2,61 persen (q-to-q) dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 mengalami pertumbuhan 5,81 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2013 dibandingkan dengan semester I-2012 tumbuh 5,92 persen (c-to-c) – (umum).

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2013 dibandingkan triwulan II-2012 (y-on-y) didorong oleh hampir semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dicapai Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 11,46 persen. Sementara bila dibandingkan dengan triwulan I-2013 (q-to-q), pertumbuhan tertinggi dicapai Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 4,84 persen.

Pertumbuhan semester I-2013 dibanding semester I-2012 (c-to-c) didukung oleh semua sektor kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,70 persen dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,73 persen.

Struktur PDB triwulan II-2013 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,77 persen, 14,98 persen, dan 14,40 persen – (khusus).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dinilai belum disertai pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah. Hal itu dikarenakan Indonesia telanjur menganut pola pusat pertumbuhan di Jawa untuk kemudian melakukan distribusi ke daerah-daerah. Sementara pilihan seperti itu tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi.

Selama ini alokasi pemerintah Indonesia untuk infrastruktur dinilai sangat minim. Padahal itu penting untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, perbaikan infrastruktur merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh pemerintah di tengah harga-harga komoditas dunia yang belum akan membaik dalam satu, dua tahun mendatang.

Bank Dunia menyatakan, pemerintah Indonesia harus betul-betul mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur. Budgeting belanja pemerintah untuk infrastruktur adalah kuncinya (pertumbuhan ekonomi)," ungkap Senior Macro Economist World Bank, Asley Tylor dalam diskusi di Kantor Bank Dunia, BEI, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Dalam rilis terbarunya, Bank Dunia menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melambat pada 2014, hanya di kisaran 5,3 persen. Ini lebih rendah dibanding proyeksi pertumbuhan ekonomi 2013 yang sebesar 5,6 persen. Perlambatan ini, menurut Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik,  Bert Hofman sedikit banyak memang dipengaruhi oleh shutdown  pemerintah Amerika Serikat, di samping rencana tappering off oleh the Fed. Namun, Hofman juga mengatakan dampak tersebut bisa diminimalisir jika pemerintah Indonesia mampu meningkatkan konsumsi domestik.


Daftar pustaka :




http://bisnis.liputan6.com/read/731721/infrastruktur-belum-memadai-buat-biaya-transportasi-melonjak




Nama   : Erni Rismayana


NPM   : 22211475

Tugas   : Artikel Perekonomian Indonesia – (paragraf induktif)



Keterlibatan Sektor Keuangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
 


Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan berada di kisaran 5,5% sampai dengan 6%. Prediksi ini didasari oleh pertumbuhan kinerja ekspor yang saat ini cenderung melambat dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Demikian informasi itu disampaikan oleh Ekonom Senior ADB, Edimon Ginting di Jakarta, Jumat (20/9). Menurutnya, salah satu dampak kenaikan BI rate secara agresif akan berpengaruh secara langsung kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Namun, hal tersebut dinilai wajar karena bertujuan untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan yang semakin melebar.

"Sektor konsumsi di Indonesia memang cukup besar dan dominan, setidaknya memiliki porsi sekitar 65 persen," kata Aviliani Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi juga bisa terdorong dengan menyasar sektor pertanian yang selama ini kesulitan mengakses perbankan. Banyak pembaca The Jakarta Post cukup terhubungkan dalam  pelayanan keuangan, hal serupa tidak dapat dikatakan bagi lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, terutama mereka yang miskin, dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan yang hidup di daerah-daerah yang lebih terpencil di negara ini. Sebabnya adalah sebagian besar sistem perbankan dan keuangan di Indonesia — seperti halnya di negara-negara berkembang yang lain — melayani individu dengan penghasilan yang lebih tinggi atau perusahaan-perusahaan yang berukuran lebih besar terutama di daerah-daerah  perkotaan. Sebagai contoh, seorang pembantu yang bekerja di Jakarta, dengan gaji bulanan dan tidak memiliki rekening bank, akan sulit untuk menyisihkan pendapatannya, akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga, akan menanggung risiko kecurian atau risiko kehilangan uangnya, dan ketika terjadi kejadian yang tidak terduga, tidak akan memiliki simpanan cadangan.

Dampak kumulatif dari  lapisan besar penduduk yang secara efektif tersisihkan  dari akses terhadap pelayanan keuangan formal adalah beban biaya pribadi dan  sosial (private and social cost), yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Hal itu tentu sama sekali tidak menolong upaya pengentasan kemiskinan, yang juga menjelaskan mengapa Pemerintah Indonesia makin meningkatkan dukungan kepada penyertaan sektor keuangan (financial inclusion).

Sampai saat ini,  data yang tersedia mengenai jenis layanan keuangan yang dibutuhkan oleh calon nasabah potensial dari  penduduk yang belum terlayani  oleh bank di Indonesia masih terbatas. Hanya sedikit yang memahami akan rintangan yang dihadapi pada sisi permintaan. Hal ini berlawanan dengan berlimpahnya informasi dan analisis yang tersedia tentang akses terhadap kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) – (khusus). 

Sektor keuangan (financial inclusion), bertujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, dengan membangun sistem keuangan yang mudah diakses masyarakat dengan biaya terjangkau – (umum).

"Sektor pertanian harus menjadi sasaran utama keuangan inklusif. Apalagi, dari sekitar 233 juta penduduk Indonesia, 40 juta jiwa di antaranya merupakan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian," kata Aviliani Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Jadi, apa saja pilihan untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan/keterlibatan sektor keuangan di Indonesia di masa depan? Satu pilihan yang telah dicoba dengan tingkat keberhasilan yang cukup pada beberapa negara lain adalah bagi bank-bank untuk menawarkan layanan perbankan dasar, atau rekening “tanpa embel-embel” (no frills account). Pilihan ini telah diuji-cobakan oleh beberapa bank di Indonesia dengan dukungan dari Bank Indonesia, dengan nama “TabunganKu”. Rekening tabungan berfasilitas minimum  tersebut dapat menjadi titik awal pembelajaran masyarakat akan produk-produk dan layanan keuangan lainnya. Mendorong orang-orang untuk menggunakan rekening tabungan berfasilitas minimum tersebut secara sepenuhnya dan secara berangsur-angsur membantu mereka untuk bergerak menuju rekening tabungan reguler dan sepenuhnya menggunakan seluruh jajaran layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka adalah kunci menuju peningkatan keterlibatan keuangan.


Daftar pustaka :



 

Isitilah - istilah dalam ekonomi

ISTILAH - ISTILAH DALAM EKONOMI

 


1.         Kapitalis : seseorang yang memiliki barang-barang modal.
2.        Kartel : organisasi para produsen yang sepakat untuk menjadi satu penjual tunggal.
3.        Kapasitas : tingkat output yang berkaitan dengan total biaya rata-rata jangka pendek yang minimum.
4.        Komoditi : sesuatu yang dapat dipasarkan yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan.
5.        Keunggulan komparatif : kemampuan suatu negara untuk memproduksi komoditi tertentu dengan biaya oportunitas produk-produk lain yang lebih rendah dari pada Negara lain
6.        Komplemen : dua komoditi yang digunakan secara bersama sama satu sama lain
7.        Konsumerisme : suatu gerakan yang menonjolkan konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan umum
8.        Kurva Permintaan Agregat, Kurva AD : menghubungkan jumlah total output yang akan diminta dengan tingkat.harga output itu.
9.        Kurva penawaran agregat, kurva AS : menghubungkan jumlah total output yang akan diproduksi dengan harga output itu.
10.      Kebijakn pertumbuhan berimbang : kebijakan yang dirangsang untuk menghasilkan pertumbuhan yang simultan. di semua sektor ekonomi.
11.       Konsumsi : tindakan menggunakan komoditi baik barang maupun jasa
12.      Kurva permintaan : grafik yang menggambarkan hubungan antara kuantitas komoditi tertentu yang akan dibeli selama periode waktu tertentu dengan harga komoditi tersebut
13.      Kebijakan fiskal bebas : kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi setiap keadaan ekonomi yang khusus apabila terjadi
14.      Kondisi ekuilibrium : kondisi yang harus dipenuhi jika pasar atau sector ekonomi berada pada keadaan ekuilibrium
15.      Kebijakan fiskal : penggunaan kegiatan menaikan pendapatan dan kegiatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam usahanya mempengaruhi variable makro seperti GNP dan lapangan kerja
16.      Kuota impor : batas yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai kuantitas komoditi asing yang masuk ke negeri itu selama periode tertentu
17.      Kebijakan pendapatan : setiap campur tangan langsung oleh pemerintah untuk mempengaruhi pembentukan upah dan tenaga kerja
18.      Kurva indeferen : kurva yang menggambarkan semua kombinasi dari 2 komoditi yang memberikan sejumlah keputusan yang sama
19.      Labor (tenaga kerja) : faktor produksi yang terdiri dari semua kontribusi fisik dan mental yang disediakan orang.
20.     Land (tanah) : faktor produksi yang terdiri dari semua pemberian alam, termasuk bahan mentah dan “tanah” itu sendiri menurut pengertian konvensionalnya.
21.      Legal Tender (alat pembayaran sah) : benda yang menurut hukum harus diterima sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa atau untuk membayar hutang.
22.     Liquidity (likuiditas) : tingkat kemudahan dan kepastian sutu harta untuk dicairkan menjadi alat tukar dalam sistem ekonomi.
23.     Long Run (jangka panjang) : periode waktu di mana semua input bisa bervariasi tetapi teknologi produksi dasarnya tidak dapat diubah.
24.     Macroeconomics (makroekonomi) : studi tentang penentuan ekonomi agregat dan rata-rata, seperti total output, total kesempatan kerja, tingkat harga dan laju pertumbuhan ekonomi.
25.     Marginal Cost (MC, biaya marjinal) : kenaikan total biaya sebagai akibat peningkatan produksi 1unit barang. Secara sistematis; tingkat perubahan biaya yang berhubungan dengan output, disebut juga sebagai biaya inkremental.
26.     Marginal Product (MP, produk marjinal) : perubahan kuantitas total output yang diakibatkan oleh penggunaan tambahan 1unit faktor produksi. Secara sistematis; tingkat perubahan output yang berhungan dengan kuantitas faktor produksi, isebut juga produk inkremental atau produk fisik marjinal.
27.     Marginal Propensity to Consume (MPC, kecenderungan marjinal dalam mengkonsumsi) : perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan disposible; secara matematis, tingkat perubahan konsumsi yang berhubungan dengan pendapatan disposibel.
28.     Marginal Prospensity to Save (MPS, kecenderungan marjinal untuk menabung) : perubahan tabungan yang diakibatkan oleh perubahan dalam pendapatan disposibel; tingkat perubahan tabungan dibagi dengan pendapatan disposibel.
29.     Marginal Revenue (MR, penerimaan marjinal) : perubahan total penghasilan perusahaan yang diakibatkan oleh penambahan 1unit penjualan. Secara sistematis; tingkat perubahan penerimaan yang berhubungan dengan output, disebut juga penerimaan inkremental.
30.     Market (pasar) : tempat berlangsungnya negosiasi pertukaran komoditi, antara penjual dan pembeli.
31.      Market Failure (kegagalan pasar) : kegagalan sistem pasar bebas untuk mencapai efisiensi alokatif yang optimal atau untuk mencapai tujuan sosial, karena timbulnya eksternalitas, gangguan pasar atau ketidaksempurnaan pasar.
32.     Markup : jumlah yang ditambahkan pada biaya untuk menentukan harga.
33.     Microeconomic (mikroekonomi) : studi tentang alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan yang keduanya dipengaruhi oleh bekerjanya sistem hanya serta kebijakn pemerintah.
34.     Minimum Wages (upah minimum) : tingkat minimum yang wajib dibayarkan kepada buruh/tenaga kerja dalam pekerjaan yang tercakup oleh ketentuan tersebut.
35.     Monetary Policy (kebijakan moneter) : tindakan untuk mempengaruhi perekonomian dengan mempergunakan beberapa variabel moneter, seperti kuantitas uang dan suku bunga.
36.     Money (uang) : setiap benda yang pada umumnya diterima sebagai alat pembayaran/pertukaran.
37.     Money Capital (modal uang) : dana yang digunakan untuk membiayai perusahaan, meliputi harta dan hutang.
38.     Money Supply (jumlah uang beredar) : total kuantitas uang dalam perekonomian pada satu waktu tertentu.
39.     Monopoly (monopoli) : situasi pasar yang output pasar industrinya dikontrol oleh penjual tunggal.
40.     Monopsony (monopsoni) : situasi pasar yang didalamnya hanya terdapat pembeli tunggal.
41.      National Debt (hutang nasional) : volume hutang pemerintah pusat yang sedang berjalan.
42.     National Income (pendapatan nasional) : secara umum, nilai total output dan nilai pendapatan yang ditimbulkan oleh produksi output tersebut.
43.     Normal Good (barang normal) : barang-barang yang mempunyai elastisitas pendapatan positif.
44.     Network Capital (modal kerja) : modal yang diinvestasikan dalam aktiva lancar.
45.     Oligopoly (oligopoli) : struktur pasar yang industrinya di dominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing.
46.     Open Market Operations (operasi pasar terbuka) : pembelian dan penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral di pasar terbuka (seringkali dalam bentuk surat-surat berharga pemerintah jangka pendek).
47.     Opportunity Cost (biaya oportunitas) : biaya penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu, yang diukur oleh manfaat yang diberikan dari tidak digunakannya sumber-sumber tersebut dalam alternatif penggunaan yang paling baik.
48.     Outputs (keluaran) : barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi.
49.     Perfect Competition (persaingan sempurna) : struktur pasar di mana seluruh perusahaan dalam satu industry bersifat penerima harga (price taker) dan terdapat kebebasan untuk masuk dan keluar dari industri.
50.     Preferred Stock (saham preferen) : satu bentuk saham yang mempunyai keistimewaan dari saham biasa yaitu memperoleh jumlah maksimum deviden yang tetap; bisa melalui pemungutan suara atau tidak.
51.      Producer’s Surplus (surplus produsen) : perbedaan antara total penerimaan produsen dari semua unit komoditi yang terjual dengan total biaya variabel untuk memproduksi komoditi tersebut; dapat dihitung dengan mencari perbedaan antara biaya marjinal produksi dan penerimaan marjinal penjualan unit output tersebut.
52.     Production (produksi) : tindakan dalam membuat komoditi; baik barang maupun jasa.
53.     Productivity (produktivitas) : produksi output yang dihasilkan oleh setiap sumberdaya input; sering digunakan untuk menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang diukur oleh output per jam kerja atau output per pekerja.
54.     Profit (keuntungan/laba) : dalam pemakaian umum, perbedaan antar nilai output dan nilai input
55.     Proxy (mandat) : suatu dokumen resmi dari pemegang saham yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk memberikan hak suara dalam suatu rapat perusahaan.
56.     Pendapatan : peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban yang timbul dalam periode akuntansi.
57.     Private Cost (biaya swasta) : nilai dari alternatif penggunaan sumber daya terbaik yang digunakan dalam produksi seperti yang di nilai produsen.
58.     Private Sector (sektor swasta) : bagian dari perekonomian yang aktifitas produksi barang dan jasanya dimiliki serta dilakukan oleh unit swasta, misalnya rumahtangga dan perusahaan.
59.     Quantity Exchange (kuantitas pertukaran) : jumlah komoditi yang dibeli rumahtangga sama dengan jumlah komoditi yang dijual oleh produsen pada periode waktu tertentu.
60.     Rate of Inflation (laju inflasi) : tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga, dari satu periode ke periode lainnya.
61.      Rate of Return (tingkat hasil pengembalian) : rasio antara pengembalian modal yang diperoleh perusahaan terhadap total modal yang diinvestasikan.
62.     Regression Equation (persamaan regresi) : persamaan yang secara statistik menggambarkan penentuan tingkat kecocokan terbaik antara berbagai variabel atau perkiraan terbaik dari hubungan rata-rata antara variabel-variabel yang sedang diuji.
63.     Regresive Tax (pajak regresi) : pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin kecil bila tingkat pendapatan semakin tinggi.
64.     Relative Price (harga relatif) : rasio harga nominal suatu komoditi terhadap harga nominal komoditi lainnya yaitu rasio dari dua harga mutlak.
65.     Required Reserve (cadangan wajib) : jumlah minimum cadangan bank yang harus menurut ketentuan dipegang oleh bank, baik dalam bentuk uang kartal maupun dalam bentuk deposito di bank sentral.
66.     Return to Capital (pengembalian modal) : total pembayaran terhadap pemilik modal; penjumlahan dari hasil murni atas modal, premi risiko dan laba ekonomi.
67.     Risk Premium (premi risiko) : pengembalian terhadap modal yang diperlukan untuk mengkonpensasi risiko kehilangan modal.
68.     Rentabilitas Ekonomi : kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh modal yang dimiliki.
69.     Ratio Leverange : rasio laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai hutang.
70.     Revenue Sharing : pengembalian dari penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, misalnya untuk sumbangan umum atau bantuan yang tidak ada kategorinya.
71.      Sample : jumlah yang kecil dari suatu hal yang dipilih dari kelompok atau populasi yang lebih besar, yang dapat mewakili kelompok besar tertentu.
72.     Saving (tabungan) : seluruh pendapatan disposibel yang tidak digunakan untuk konsumsi barang dan jasa.
73.     Scarce Good (barang langka) : suatu komoditi yang kuantitas permintaannyamelebihi kuantitas penawaran pada harga nol; dengan demikian komoditi ini mempunyai harga positif pada ekonomi pasar.
74.     Services (jasa-jasa) : komoditi tak berwujud, misalnya jasa potong rambut atau perawatan kesehatan.
75.     Short Run (jangka pendek) : suatu periode waktu pada saat kuantitas beberapa input tidak bisa bervariasi.
76.     Stockholders (pemegang saham) : para pemilik sebuah perusahaan yang memberikan dananya melalui pembelian saham-saham perusahaan tersebut.
77.     Stock market (bursa saham) : suatu pasar yang terorganisasi tempat saham serta obligasi dibeli dan dijual, disebut juga sebagai pasar surat berharga.
78.     Substitute (substitusi) : dua komoditi merupakan substitusi satu sama lain bila keduanya memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama; tingkat substitusi diukur oleh besarnya elastisitas silang positif antara kedua komoditi tersebut.

sumber : http://materikuliahmanajemens1.blogspot.com/2012/12/istilah-istilah-dalam-ekonomi.html